RESUME BUKU PERLAWANAN PENGUASA MADURA TERHADAP HEGEMONI JAWA

Standar

INTISARI BUKU

  1. A.  Pendahuluan

Masalah hubungan antara pemerintahan pusat kerajaan dan berbagai daerah kekuasaannya menjadi salah satu pokok persoalan bagi kelangsungan hidup suatu negara atau kerajaan pada zaman kuno dan juga pada kerajaan-kerajaan pada periode berikutnya seperti Demak, Pajang, dan Mataram. Hubungan itu dapat dilihat pula dalam banyak peristiwa seperti peperangan oleh Airlangga (1019-1035), pemberontakan Sadeng, pemberontakan Sora-Nambi (1313), perang Pareg-reg (1401-1406), ekspansi sultan-sultan Demak ke Jawa Barat dan Jawa Timur, serta ekspansi Mataram ke Jawa Timur, Jawa Barat dan Batavia. Di Mataram, pada masa Pakubuwana II (1726-1745) masalah hubungan tersebut menyangkut disharmonisasi antara pusat kerajaan dengan di Kartasura dan daerah-daerah kekuasaanya (misalnya dengan Madura). Disharmonisasi itu juga tampak dalam intrik, persekongkolan serta konflik di lingkungan bangsawan keluarga raja atau sentana, para pejabat di pusat kerajaan maupun para penguasa daerah. Persekutuan para penguasa dan pejabatnya dengan hubungan antar pusat kerajaan dan daerah-daerah kekuasaan. Demikian pula dengan halnya dengan kelangsungan hidup suatu negara atau kerajaan besar seperti Mataram pada abad ke-17. Kuat atau lemahnya kepribadian raja pemegang tampak kekuasaan di pusat kerajaan serta stabilnya pemerintahan mereka, menjadi tolak ukur loyalitas para penguasa setempat seperti tampak pada masa pemerintahan Sultan Agung di Mataram (1613-1645). Ketika Mataram mencapai masa kejayaan, Sultan Agung berusaha menciptakan hubungan antara pusat kerajaan dan daerah-daerah yang dikuasainya melalui beberapa cara; mengikat penguasa daerah dengan perkawinan, kemudian memaksanya untuk bertempat tinggal di ibu kota kerajaan, memberikan pengampunan kepada pihak yang dikalahkan, serta menindak tegas penguasa yang dianggap tidak taat atau membelot. Pada masa Pakubuwana II (1726-1749), muncul ketegangan hubungan antara pusat dan daerah, khsusnya dengan Madura. Penyebabnya karena Cakraningrat IV sejak semula ingin melapaskan diri dari kekuasaan Mataram. Dia juga mengajukan permohonan kepada Belanda agar Madura dianggap vasal VOC, walaupun VOC berkedudukan di Batavia. Sejak peristiwa itu hubungan Mataram dan Madura terus memburuk. Pakubuwana II sendiri menjadi sasaran berbagai kelompok yang saling berebut pengaruh di Kartasura. Di tengah meruncingnya pertentangan antar faksi di Kartasura, terjadilah huru-hara Cina pada akhir 1740 di Batavia. Huru-hara itu dengan cepat merambat ke persisir utara jawa, hingga menyulut kemelut di kartasura. Krisis yang melanda Kartasura itu mencapai puncaknya pada pertengahan 1742. Buku ini berfokus pada hubungan antara pusat kerajaan dan daerah-daerah kekuasaanya pada periode akhir kartsura, serta studi peranan Cakraningrat IV dalam pegembalian ibu kota dan keraton kepada Pakubuwana II. Dengan kata lain buku ini berusaha menjelaskan hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dari periode tertentu dalam sejarah Indonesia. Kejelasan hubungan itu diperlukan untuk mengetahui pengaruh pemerintah di pusat kerajaan Mataram terhadap daerah-daerah kekuasaannya dan derajat otonomi  yang dimiliki masing-masing daerah itu. Masalah hubungan antara pusat dan daerah sepanjang sejarah, merupakan persoalan yang sangat mendasar bagi suatu negara. Buku ini juga berusaha mengungkapkan faktor-faktor yang menjadi penyebab goyahnya hubungan antara pusat kerajaan di Kartasura dan daerah-daerah kekuasaanya, baik hubungan pusat dan wilayah nagaragung, bang wetan, maupun hubungan pusat dan wilayah bang wetan. Dalam buku ini dijelaskan sifat hubungan Pakubuwana II dan para bangsawan serat pejabat kerajaan dalam struktur birokrasi Mataram pada abad ke-17 sampai ke-18. Misalnya, hubungan sunan dan pejabat-pejabat birokrasi di tingkat pusat dan di tingkat lokal, hubungan pejabat  daerah dan pejabat pusat, juga hubungan pejabat suatu daerah dengan pejabat daerah lain. Denga kejelasan hubungan tersebut diharapkan dapat ditemukan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan model debirokratisasi dan deregulasi yang tengah dilancarkan oleh pemerintah saat ini. Tokoh cakraningrat IV, akan diidentifikasi baik sebagai tokoh di Madura maupun di kerajaan Mataram. Juga status, peran dan ambisi-ambisi yang dicetuskannya pada 1740-an serta perjuangannya melawan kekuasaan Mataram dan VOC. Kemudian, buku ini berusaha menjelaskan strategi yang ditempuh VOC untuk merebut daerah-daerah potensial yang menjadi kekuasaan Mataram, khususnya wilayah pesisir utara Jawa, guna memantapkan sistem monopoli dan memajukan perniagaannya. Selain itu, buku berusaha merekonstruksi peristiwa jatuhnya ibu kota kerajaan Mataram (karatsura dan keratonnya), dalam hubungannya dengan huru-hara Cina. Dengan kata lain berusaha mengetahui Cakranigrat IV, VOC dan Pkaubuwana II dalam perebutan ibu kota dan keratin itu. Jatuhnya ibu kota dan keratin Kartasura ke tangan “musuh”, menimbulkan anggapan bahwa keraton tersebut telah kehilangan kesakralannya. Peristiwa jatuhnya keratin itu, juga menjadi salah satu faktor penyebab Pakubuwana II memindahkan ibu kota kerajaan dan keratonnya ke tempat baru, yang menjadi catatan penegas berakhirnya periode kartasura dalam sejarah Mataram. Dalam hal latar waktu dan peristiwa, buku ini memiliki titik temu dengan penelitian Remmelink. Bedanya Remmelink menekankan perhatiannya pada masalah kedudukan raja dan interaksi antara raja serta para bangsawan dengan birokrasi atau priyayi dalam hubungannya dengan perang Cina. Sementara buku ini lebih menitikberatkan perhatian pada hubungan antara stabilitas pemerintahan kerajaan, baik di pusat maupun di daerah. Juga kemungkinan-kemungkinan yang muncul sebagai akibat perlakuan dan kontrol yang berbeda antara pusat dan daerah serta hubungan Madurra dengan daerah lainnya di Jawa timur pada masa pemerintahan Cakraningrat IV. Untuk mengungkapkan dimensi politik hubungan pemerintah di pusat kerajaan Mataram dan wilayah kekuasaanya, khususnya yang menyangkut kedudukan dan kekuasaan raja, penulis akan menjelaskan dengan teori tentang kekuasaan (raja) yang bersifat kharismatik, tradisional dan legal rasional. Tinjauan terhadap kekuasaan raja-raja Mataram yang kharismatik dapat dijelaskan dengan konsep rajagung binathara, dan konsep kultus raja dewa. Masalah legitimasi sebagai faktor kunci kekuasaan raja-raja mataram agar diakui secara absah oleh para pengikutnya akan dijelaskan dengan teori yang menyatakan bahwa kriteria legitimasi itu berasal dari sumber-sumber supranatural atau non-sekuler. Dalam hal ini masyarakat masyarakat Jawa menganggap bahwa faktor legitimasi kekuasaan itu berbentuk wahyu keraton, cahaya nubuwat, andharu dan pulung. Pendekatan antropologis digunakan untuk menjelaskan proses mitologis para pendiri dinasti patriarkal dan patrimonial, khususnya pendiri Dinasti  Mataram yang diselubingi pelbagai unsur mitos, legenda, dan religi. Berkaitan dengan masalah hubungan pusat kerajaan dan daerah-daerah kekuasaanya, teori William H. McNeill dan ibn Khaldun dianggap tepat untuk menjelaskan situasi hubungan Kartasura dan wilayah di luar pusat kerajaan, terutama di wilayah pinggiran. McNeill dalam europe’s steppe frontier menyatakan bahwa pemerintah di pusat kerajaan hanya dapat ditegakan oleh kekuatan militer dalam waktu yang panjang dengan cara melakukan ekspansi terhadap komunitas di sekelilingnya.  Di Mataram, rampasan yang diperoleh dari hasil penaklukan selain dinikmati oleh rezim (dinasti) yang berkuasa, menengtang raja. Ahli lainnya, ibn Khaldun (abad ke-14), berpendapat bahwa suatu negara bisa kuat dipusatnya, lemah di wilayah pinggiran dan perbatasan, serta tidak berdaya di luar perbatasannya. Ibn khaldun mengibaratkan pusat kerajaan laksana jantung tempat denyut nyawa ditebarkan. Apabila pusat kerajaan atau jantung itu jatuh ke tangan musuh, maka daerah pinggirannya akan segera di kuasai pula. Untuk menyoroti perkembangan Mataram dari kerajaan yang bersifat ekspansif menjadi kerajaan feodal defensife dan terisolasi dari luar, penulis menjelaskannya dengan teori bahwa feodalisme di suatu daerah berbeda dengan teori bahwa feodalisme di suatu daerah berbeda dengan perkembangan feodalisme di daerah lainnya. Pada abad ke-18, Mataram mengalami proses feodalisasi secara radikal dan khas Jawa. Studi ini mengkaji masalah hubungan pusat  dan daerah pada 1740-an dari sejarah Mataram dalam hubungannya dengan pemberontakan Cina dan perlawnan Cakraningrat IV dari Madura terhadap kartasura. Intinya adalah masalah perebutan kekuasaan dan suksesi yang melibatkan raja sebagai pemegang keuasaan, bangsawan sebagai kelompok pendukung atau penentang kekuasaan raja, aparat birokrasi termasuk di dalamnya kekuatan militer, serta kondisi hubungan kekuasaan pusat dan daerah wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram. Dalam kemelut yang terjadi di Kartasura pada 1740-an, terdapat beberapa unsur dan pihak yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur yang dimaksud misalnya: (1). Raja sebagai pemilik kekuasaan; (2). Birokrasi sebagai alat kekuasaan raja, dan (3). Bawahan atau rakyat yang menjadi objek kekuasaan, yaitu mereka yang dianggap memiliki status lebih rendah. Pemerintahan di Mataram sebagai kerajaan feodal memiliki hierarki kekuasaan, wewenang dan hubungan antar pribadi yang berkaitan dengan suatu privilege complexberdasarkan pemilikan tanah. Kehidupan politiknya berdasarkan tiga kelembagaan yaitu: (1). Keturunan; (2). Pertuanan, dan; (3). Ketaatan kelompok yang diorganisasikan di sekeliling patron. Dalam sistem feodal, titik kelemahannya terletak pada penghimpunan suatu masyarakat yang tidak benar-benar bersatu. Sebaliknya , penghimpunan itu hanya mengkombinasikan hubungan sosial dan politik yang berbeda. Di pihak lain Mataram sebagai kerajaan feodal menegakan kekuasaanya berdasarkan berdasarkan kokohnya sendi-sendi hubungan raja dan penguasa daerah (vasal) atau antara patron dank lien, dengan imbalan pemilikan tanah itu muncul ketika seseorang berjasa kepada raja sehingga dia diberi hadiah tanah. Secara genealogis kekuasaan raja patriarkal memiliki ciri-ciri: 1). Kekuasaan pemerintah ada di tangan pendiri kerajaan dan keturunannya, 2). Kekuasaan raja bersifat pribadi, 3). Kekuasaan raja bersandar pada kesetiaan para pejabat birokrasi dalam mencapai tujuan politiknya, dan 4). Kriteria penunjukan bagi jabatan birokrasi. Dalam hal ini kontrol raja terletak pada norma yang dijadikan sanksi oleh tradisi. Bila pemilik kekuasaan dalam kerajaan patriarkial-patrimonial dan feodal adalah raja, maka raja memerlukan sekelompok pejabat guna menjalankan roda pemerintahan dan mencapai tujuan politiknya. Perangkat itu lazim disebut birokrasi kerajaan Mataram yang tumbuh dan berkembang dari kerajaan Mataram yang tumbuh dan berkembang dari kerajaan patrimonial menjadi kerajaan feodal telah mengubah komposisi dan cara pengerahan tenaga birokrasi yang diperlukan. Setelah Mataram menjadi kerajaan feodal, raja-rajanya berhasil memperluas wilayah serta memonopoli kekuasaan. Akibatnya, sanak keluarga, suku, dan rakyatnya sendiri tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan tenaga birokrasi.dan perkembangan birokrasi di Mataram berjalan dengan rapi, terorganisir dan berkembang, telah menimbulkan stratifikasi di segala bidang dengan aneka ragam persoalan. Di lain pihak, ekspansi dan pemusatan pelbagai sumber daya oleh raja-raja Mataram kemudian menimbulkan situasi tertentu yang menyangkut hubungan pusat dan daerah. Pakubuwana II kemudian besandar pada kekuatan VOC setelah tak mampu memadamkan huru-hara Cina dan kekuatan pasukan Madura pimpinan Cakraningrat IV. Perlawanan Madura terhadap Mataram sebenarnya telah diperhitungkan. Namun Amangkurat I maupun Pakubuwana II tidak mampu menjadikan Surabaya, Gresik, Tuban, Sidayu dan Pasuruan sebagai kekuatan aliansi. Akibatnya ketika Madura bangkit untuk kedua kalinya di bawah pimpinan Cakraningrat IV, tidak ada lagi kekuatan yang mampu menandingi. Jatuhnya mataram telah dapat dibayangkan. Dalam kerangka ini kita dapat memahami munculnya Cakraningrat IV sebagai tokoh yang mampu merebut dan mengembalikan keraton Kartasura kepada pakubuwana II. Dengan memanfaatkan perbedaan sikap itulah VOC menyelinap masuk ke dalam wilayah kerajaan Mataram. VOC berhasil mendapatkan keuntungan dari suasana keruh dan penuh gejolak yang melanda Kartasura pada 1740-an.

  1. B.  SITUASI MATARAM PADA AKHIR KARTASURA
    1. 1.         Masa pemerintahan pakubuwana II 1726-1749
      1. a.      Segi ekonomi

Mataram mengalami kemerosotan utang utang kepada VOC yang berdasrkan perjanjian 1677 1705 dan 1733 yang harus dilunasi sementara kondisi mataram sebgai kerajaan agraris menggantungkan sumber sumber ekonominya pada penyerah wajib atau upeti dari seluruh negeri serta barang jarahan tatkala melakukan penaklukan factor-factor korupsi yang dilakukan para pejabat dalam melakukan pengumpulan pajak juga ikut memperburuk kondisi ekonomi mataram misalnya pengumpulan pajak yang dilakukan pajak pada nerangkusuma ,patih amangkurat II yang diperkirakan mencapia jumlah sekitar 200.000 bagian terbesar terhenti pada amangkurat II nerangkusuma,ratu amangkurat ,syahbandar, dan para pembesar raja lainya dari pajak tersebut yang sampai ke tangan VOC sebgai pembayaran utang tidak lebih dari sepertiganya.

  1. b.      Segi keagamaan

Pada masa pemerintahan pakubuwana II munculah gerakan keagamaan baik yang di sponsori oleh ratu kulonbuwana I atau ratu eyang (permaisuri pakubuwana ) maupun haji mutamakin dalam gerakan keagamaan itu ratu pakubuwana mensponsori

  1. c.       Kondisi social

Menurut M Hoadley yang meneliti tentang kondisi social masalah perbudakan ,perambahan dan penjajahan di jawa pada periode 1970an membedakan masyarakat jawa kedalam lapisan lapisan 1)      Elite yang memerintah (ruling elite) yang terdiri para pangeran dan bupati yang memiliki hubungan darah dengan raja 2)      Kelompok pedagang kaya 3)      Lapisan penengah /perantara (mantra) 4)      Lapisan rakyat kebanyakan (kawula,rumah tangga,orang yang numpang) 5)      Lapisan kuli /orang suruhan 6)      Pelayan istana 7)      Lapisan orang yang menjadi jaminan 8)      Orang keramat (orang yang memiliki bnetuk tubuh aneh) 9)      Lapisan yang kena sanksi 10)  Tahanan resmi yang terlibat criminal Berdasarkan interaksinya dngan bahasa asing khususnya dengan belanda lapisan lapisan masyarakat pada abad ke 18 adalah: 1)      Lapisan raja dan bangsawan 2)      Lapisan para penguasa daerah adipati dan bupati 3)      Lapisan kepala desa 4)      Lapisan orang kebanyakan

  1. 2.    Jatuhnya kartasura pada periode terakhir kartasura 1726-1745 disebabkan oleh:
    1. a.      Kelompok bangsawan

Kelompok bangsawan merupkan ancaman yang potensial terhadap kedudukan raja raja mataram dan keruntuhanya.Amangkurat I mengatakan kepada Van Goens bahwa kemakmuran rakyat dapat mengancam kekuasaanya namun lapisan petani di jawa secara ekonomi tetap saja miskin ancaman itu tidak mungkin berasal dari petani karena kekuatan kelompok itu tidak memilii kekuatan politik dan militer yang diorganisasikan.Para bangsawan tinggi senantiasa menjadi ancaman kekuasaan raja.berbagai suksesi yang terjadi di mataram mulia dari sultan agung sampai oakubuwana II tidak lepas dari konflik konflik yang melibatkan kaum bangsawan

  1. b.      Kelompok pejabat

Kelompok pejabat yang sebenarnya adalah kelompok priyayi atau borokrat.di mataram posisi para pejabat dan penguasa local hanyalah sebagai perpanjangan tangan kekuasaan raja,baik untuk memenuhi kepentingan politik maupun kepentingan pribadi.sejak berdirinya mataram jarang terjadi pergolakan yang dipimpin oleh para pejabat.selain karena status social para pejabat lebih rendah dibandingkan dengan para bangsawan juga kerana senantiasa kemampuan ekonominya lebih terbatas.kelompok  pejabat merupakan kelompok bangsawan yang relative independen

  1. c.       Kelompok penguasa local

Sebagian besar adipati atau bupati diwilayah pesisir utara jawa adalah raja raja local didaerahnya masing masing ,misalnya adipati atau buapati di Madura ,Surabaya ,tuban dan demak mereka dangan susah payah dapat ditundukan oleh raja rajamataram seperti panembahan senopati dan sultan agung .dipihak lain posisi penguasa local yang ingin bebas karena memiliki hubungan kekeluargaan atau perkawinan dengan pihak istana pun terikat oleh berbagai beban dan kewajiban baik yang bersifat ekonomis maupun non ekonomis.

  1. d.      Kelompok orang desa (orang kebanyakan )

Istilah orang dewasadiletakan pada mereka yang berada di luar kelompok bnagsawan ,pejabat dan penguasa local yang berdiam dikuthagara,nagarugung,pesisir.pejabat desa bias dipilih dari kalangan mereka sendiri sehingga kelompok pejabat desa bias dimasukan kedlam kelompok orang desa atau orang kebanyakan. .pejabat desa dipilih diantara sesamanya lapangan pekerjaan pun tidak mengalami diferensi pekerjaan sehingga stratifikasi social dilingkungan masyarakat desa tidak berkembang.hal ini secara sosiologis menyebabkan tidak adanya kelompok atau lapisan lain kecuali kelompok lapisan bawah atau wong cilik

  1. e.       Kondisi militer

Tulang punggung suatu Negara atau kerajaan adalah kekuatan militer mereka digunakan untuk menegakan dan memperluas wilayahnya kekuasaan Negara sekaligus untuk mengontrol penguasa bawahanya.hal ini juga dilakukan oleh kerajaan mataram meskipun usaha usaha lain seperti perundingan ,bujukan ,dan perkawinan dapat dilakukan namun konfrontasi secara militer

  1. f.       Ekspansi

Ekspansi militer mataram terhadap kekuatan local di jawa timur dan Madura yang berlangsung anatara 1613-1637 menunjukan digunakanya militer guna memeperluas wilayah kerajaan mataram.dalam hal ini hanya memiliki sumber sumber yang sangat terbatas karena tidak mungkin menyediakan tntar reguler maka raja raja mataram harus menyiapkan kekuatan militer nya dari para petani tentara petani (suratan)dalam jumlah yang sangat besar.

  1. g.      Alat alat militer

Dalam hal perlengkapan penberitaan sumber tradisional dan sumber sumber VOC menyatakan bahwa sebgaian besar prajurit dipersenjatai dengan telampak,tumpling,towok,bandang(sejenis tombak tapi pendek),keris, lembing,keleweng,jenis senjata musket (senapan sundut) pertama kali digunakan oleh serdadu VOC di Indonesia ,jenis senjata meriam juga telah digunakan oleh prajurit jawa. Di Madura barat dari 3.618 orang dapat dikerahkan dibawah kekuasaan pangeran cakraningrat II pada tahun 1706,2.300 orang diantaranya memiliki tombak lalu 290 orang memiliki lembing dan 460 orang memilki senapan . Senjata senjata api tersebut biasanya milik bupati yang di hadiahkan oleh orang orang eropa atau bupati membeli kemudian menyimpanya di gudang. Persenjatan artileri tentara jawa biasanya juga memiliki beberapa meriam jenis senjata artileri ini harus diangkut dengan kereta dan sangat sulit bila melewati dataran yang bertera dan terjal.meriam terutama digunaakan untuk menghancurkan benteng pertahanan musuh.beberapa meriam juga dianggap sebagai meriam pusaka keraton dan diberi nama hebat seperti kiaia kumba kumba Kemeliteran di jawa tidak mengenal istilah perbekalan atau logistic siapapun harus mampu menjaga dirinya sendiri dan hidup dari sector pertanian. C. Hubungan antara Pusat dan Daerah di Mataram pada Periode Akhir    Kartasura (1726-17450) 1. Struktur Pembagian Wilayah Mataram Setelah kerajaan Majapahit runtuh pada awal abad ke-16, muncul Kerajaan Demak (sekitar 1478-1546) disusul kerajaan Pajang (1546-1582) dan kerajaan terbesar di Jawa terakhir yaitu Mataram (1575-1755). Pada masa Kerajaan Majapahit struktur pemerintahan dan pembagian wilayahnya disusun secara hierarkis dan teratur. Namun tidak demikian halnya dengan Kerajaan Demak. Meskipun wilayah kekuasaan Demak terbentang dari Banten di bagian barat pulau Jawa sampai Pasuruan di bagian timur, dan para penguasa setempat menyatakan tunduk pada penguasa Demak. Tetapi masing-masing penguasa memiliki kebebasan yang tinggi. Hal itu disebabkan para penguasa Demak belum berhasil mengkonsolidasikan wilayah kekuasaannya dengan mantap akibat peperangan dan gejolak politik yang dihadapinya. Kerajaan Pajang, penerus Demak, lebih beruntung daripada pendahulunya karena saingan utama Demak yaitu kerajaan Jipang dapat dikalahkan. Pada masa Pajang (1546-1582), situasinya telah terkendali sehingga memungkinkan Pajang untuk mengatur pemerintahan yang wilayahnya meliputi sebagian besar Jawa. Wilayah kerajaan Pajang meliputi: (1) daerah Pajang sebagai eilayah inti kerajaan dengan keratin sebagai pusatnya; (2) pesisir utara Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur; (3) pesisir barat yang meliputi Banten, Jayakarta dan Cirebon; (4) macanagara dan bang wetan. Sumber lain mengatakan bahwa Jawa pada periode peralihan dari Demak ke Pajang terbagi menjadi delapan wilayah pemerintahan yang merdeka dan terpisah yaitu: Banten, Jakarta, Cirebon, Pratawa atau sekitar Grobogan, Kalinyamat atau Japara, Pajang, Kedu dan Madura. Kedua kerajaan tersebut tidak banyak meninggalkan sumber-sumber sejarah yang dapat memberikan informasi secara jelas bagaimana sebenarnya struktur pemerintahan dan struktur pembagian wilayahnya. Kerajaan Mataram sebagai penerus kedua kerajaan Islam tersebut memiliki umur lebih panjang yaitu sekitar dua ratus tahun. Keberadaannya juga banyak diberitakan oleh sumber-sumber tradisional dan berita asing. Sumber-sumber tradisional tersebut antara lain Babad Djawi, Babad Mentawis, Babad Kraton, dan masih banyak lagi. Dari sumber-sumber asing, khusunya sumber yang berasal dari VOC, pemberitaan tentang struktur pembagian wilayah Kerajaan Mataram itu terdapat dalam laporan-laporan dan salinan-salinan arsip yang dikerjakan oleh J.K.J. de Jonge dalam De Opkomst van bet Nederlandsch Gezaag in Oost Indie, Corpus Diplomaticum Neerlando-Indicum terbitan J. E. Heeres dan dihimpun oleh F.W. Stapel, dan masih banyak lagi laporan-laporan yang telah dibuat oleh orang-orang Belanda. Kerajaan Majapahit dalam perkembangannya telah mampu mencapai integrasi politik, tanpa disertai integrasi territorial secara ketat. Dalam kondisi demikian, selain di pusat dan di wilayah inti kerajaan, masing-masing wilayah secara politik cukup menyatakan tunduk dan menyerahkan upeti dalam jumlah tertentu. Namun wilayah-wilayah tersebut dalam kadar tertentu masih memiliki kebebasan. Misalnya dalam hal penetapan suksesi penguasa dan pengaturan sumber daya ekonomi. Dengan demikian Majapahit sebagai kerajaan patrimonial hanya mengakui keturunan pendiri kerajaan sebagai penguasa yang sah, namun unsure-unsur penguasa feudal di masing-masing daerah tetap berfungsi dan memiliki otonomi dalam system politik ketatanegaraan yang bersifat patrimonial feodal. Tradisi dari zaman Majapahit itu masih terus bertahan dengan pelbagai penyesuaian. Kerajaan Majapahit secara politik kenegaraan memang telah runtuh namun unsure-unsur kehidupan sosial budayanya masih terus berkembang. Juga karena sistem ketatanegaraan dan struktur pembaguian wilayah kerajaan Majapahit merupakan budaya endogus (kekuatan yang tumbuh ari dalam) masyarakat Jawa yang telah berkembang sejak abad ke-9 dan ke-10, ketika pulau Jawa mengalami proses integrasi politik dengan Majapahit sebagai puncaknya. Meskipun kepualauan Nusantara umumnya serta pulau Jawa khususnya pada abad ke-16 telah mengalami proses Islamisasi namun proses tersebut tidak banyak berpengaruh terhadap system ketatanegaraan. Di lain pihak, interaksi antara Kerajaan Mataram dengan pihak Belanda (VOC) baru mulai intensif pada periode akhir  Mataram dengan ibu kota dan keratonnya di Plered. Dari sumber-sumber tradisional dan sumber-sumber Belanda diketahui bahwa pembagian struktur wilayah kerajaan Mataram yang bersifat konsetris merupakan hasil dari proses yang disebabkan oleh pelbagai factor; pertama, factor politik intuk mengamankan wilayah inti kerajaan (keraton, khutagara, dan nagaragung). Dari gejolak perlawanan dan pemberontakan, misalnya perlawanan Ki Ageng Mangir, perlawanan Adipati Pajang, Adipati Demak, serta Adipati Pati yang semuanya berada di sekitar wilayah inti kerajaan Mataram; kedua, untuk penataan administrasi pemerintahan. Berkat penaklukan-penaklukan yang dilakukan oleh sultan Agung, kerajaan Mataram berhasil menundukkan hamper seluruh jawa kecuali Banten dan Batavia. Kerajaan Mataram yang semula merupakan Negara kecil di pedalaman dalam waktu relative singkat mampu menguasai wilayah yang sangat luas dengan tingkat interaksi antarwilayah dan mobilitas penduduk yang makin tinggi sehingga jumlah petugas kerajaan pun membengkak. Sudah tentu hal ini memelukan penataan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian terhadap stabilitas serta keamanan wilayah, perilaku para pejabat kerajaan (birokrasi) serta para penguasa di daerah yang masih memiliki otonomi tertentu. Berdasarkan pemberitaan Rijkloff van Goens, Jawa pada masa akhir Pajang (1578) dibagi menjadi empat belas provinsi yang diperintah oleh seorang pangeran, adipati atau raja yang dapat dikatakan memiliki kekuasaan mutlak. Dengan demikian yang dimaksud dengan istilah provinsi menurut van Goens adalah daerah-daeah kadipaten di Jawa pada abad ke-17. Sembilan di antara provinsi-provinsi itu terletak di wilayah pesisir, yaitu Blambangan, Surabaya, Tuban, Pati, Demak, Pemalang, Cirebon, Jayakarta dan Banten. Lima provinsi lain tampaknya merupakan apanage atau lungguh bagi para pangeran yaitu daerah Kediri, (lungguh) Pangeran Balitar, Madiun (lungguh Pangeran Purbaya), Mataram di Yogyakarta (lungguh Aria Mataram), Pagelen (lungguh) Pangeran Krapyak, dan Banyumas (lungguh Pangeran Silarong). Kelima provinsi yang disebut terakhir ini terletak di pedalaman. Pengaturan struktur wilayah  kerajaan Mataram secara lebih sistematis dilakukan oleh Sultab Agung (1613-1645). Setelah berhasil menuntaskan penaklukan atas Jawa yang ditandai dengan jatuhnya Giri p[ada 1637, Sultan Agung merasa perlu melakukan registrasi wilayah yang telah dikuasainya berdasarkan kesatuan teritorialnya masing-masing. Dalam audiensi dengan para bupati bang wetan pada 1560 J. (1638 M) Sultan Agung melakukan penghitungan atas luas wilayah tanah Jawa yang berkewajiban menyerahkan upeti dan kerja wajib kepada kerajaan. Pengelompokkan daerah tampaknya dilakukan berdasarkan pertimbangan letak geografis dan belum menunjukkan struktur pembagian wilayah pemerintahan yang hierarkis dan konsentris. Dalam struktur seperti itu masing-masing penguasa wilayah saling terlepas satu sama lain. Pada 1709 wilqyqh kerajaan Mataram telah kembali kecuali daerah Pasuruan dan sekitarnya yang masih dikuasai oleh Surapati. Dalam masa yang relative damai antara 1709-1719 hingga pecahnya Perang Surabaya dan meninggalnya Pakubuwana I, Mataram harus memenuhi beberapa komoditi yang diperlukan oleh VOC. Untuk Pakubuwana I wajib menyerahkan daftar daerah yang harus melakukan penyerahan wajib komoditi yang diperlukan oleh VOC. Dari daftar itu tergambar daerah-daerah kekuasaan Mataram dengan struktur susunan wilayahnya sebagai berikut. I         Wilayah nagaragung: Kartasura dan Mataram. II      Wilayah pesisir barat: Tegal, Wiradesa, Kaliwung, Lembah Rawa, Batang, Kendal, Pakalongan, Demak, Pematang dan Brebes. III   Wilayah pesisir timur: Japara, Kudus, Pati, Juwana, Lasem, Tuban, Sedayu. Gresik, Lamongan, Surabaya, Cengkalsewu dan Madura. IV   Mancanagara barat: Banyumas, Kedu-Wates dan Begelen V      Mancanagara timur: dibagi menjadi dua wilayah kawedanan bupati atau provinsi yaitu yang berada dibawah kekuasaan Tumenggung Surawijaya di Jipang (Jipang, Madiun, Rawa-Kalangbret, Jagaraga, Pacitan-Kadawung, Japan, Selakaras dan Warung-Kuwu), dan yang ada di bawah kekuasaan Adipati Ketawengan (Kediri-Balitar, Srengat, Kertasana, Pace, Japan, Wirasaba, Panaraga dan Blora.

  1. 2.         Struktur Birokrasi

Secara etimologis istilah birokrasi berasal dari bureau (meja tulis atau tempat bekerja para pejabat) sedangkan kata cracy (bhs. Inggris) atau cratie (bhs. Prancis) berarti aturan (rule). Dalam hal ini, yang dimaksud birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai yang berpegang pada hierarki dan jenjang jabatan. Dalam bahasa Jerman birokrasi berarti wewenang atau kekuasaan pelbagai departemen dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai pegawai yang digaji dan pengangkatannya dipilih oleh rakyat.

  1. a.      Pejabat di Pusat Kerajaan

Kota Kartasura menjadi pusat Kerajaan Mataram dengan keraton sebagai intinya. Kartasura juga menjadi tempat tinggal pejabat-pejabat tinggi kerajaan (abdi raja) yang senantiasa mengelilinginya, sekaligus juga menjadi pusat birokrasi. Lembaga dan pejabat-pejabat birokrasi yang berada di pusat Kerajaan Mataram itu adalah: 1)      Dewan Mahkota Dewan Mahkota di istana Kartasura terdiri dari raja, Ratu Eyang (nenek raja), Ratu Ibu (ibu raja: Ratu Amangkurat) atau Ratu Ageng, Ratu kencana (permaisuri raja), adipati anom (putara mahkota) dan wedana miji. Dewan Mahkota bertugas memberikan nasihat kepada raja dalam hal-hal khusus atau pada saat-saat genting. 2)      Patih Patih adalah jabatan tertinggi dalam striktur birokrasi Mataram. Sebenarnya jabatan patih telah ada sejak zaman pra-Islam. Sumber-sumber prasasti dari abad ke-9 menyebutkan bahwa pstih adalah jabatan yang berhubungan dengan masalah pedesaan atau wanua. Pstih menempati posisi setelah raja. Gelar lengkap patih adalah Rakyan mahapatih. 3)      Wedana Jero/Lebet (Wedana Dalam) Pejabat pelapis kedua setelah patih ialah empat wedana jero (lebet) yaitu wedana gedong kiwa, wedana gedong tengen, wedana keparak kiwa dan wedana tengan. Tugas wedana gedong adalah mengurusi masalah keuangan dan pembendaharaan istana, sedangkan wedana keparak bertugas dalam bidang kemiliteran dan pengadilan. 4)       Wedana Nagaragung Nagaragung adalah wilayah di luar nagara, dimana pembentukkan struktur wilayahnya dilakukan secara bertahap. Pada masa Amangkurat l wilayahnya hanya terdiri dari Kartasura dan Mataram, tetapi pada masa Pakubuwana l daerah ini dipecah lagi menjadi empat ( siti bumi, siti ageng, penumping dan sewu ), sampai akhirnya pada periode Kartasura akhir empat wilayah tadi pun dibagi lagi menjadi delapan wilayah yaitu bumi, bumija, siti ageng kiwa, siti ageng tengen, sewu, numbak anyar, penumping, dan panekar. Masing – masing wilayah nagaragung dikepalai oleh seorang yang berpangkat wedana dan bergelar tumenggung, yang sebenarnya adalah seorang bekel yang berkedudukan sebagai wakil bangsa/ pejabat istana/pemegang lungguh. Maka dari itu mereka tidak dapat bebas seperti para bupati diwilayah mancanagara ataupun di pesisir. Dalam pekerjaannya mereka dibantu oleh seorang kliwon, seorang kebayan, dan empat puluh orang mantri jajar.

  1. b.      Pejabat di Tingkat Wilayah ( Mancanagara dan Pasisiran )

Pejabat tingkat wilayah adalah para pejabat Kerajaan Mataram diluar wilayah kuthagara dan nagaragung, yaitu wilayah mancanagara dan wilayah pasisir. Berbeda dengan kuthagara dan nagaragung, di wilayah ini para penguasa cenderung lebih bebas karena mereka sebenarnya adalah raja didaerahnya masing-masing. Meskipun mereka tetap mempunyai kewajiban untuk membayar upeti kepada raja Mataram dan menyediakan tenaga manusia untuk kepentingan pribadi raja dan militer pada waktu perang atau penaklukan. Para penguasa di wilayah mancanagara  dan pesisir umumnya berpangkat bupati dan bergelar tumenggung. Akan tetepi khusus daerah-daerah tertentu yang strategis penguasanya bergelar adipati, atau pangeran jika ia memilik kekerabatan yang dekat dengan raja Mataram. Sementara itu penguasa didaerah yang kurang penting bergelar rangga, ngabehi atau demang. Pada struktur pemerintahan ini bupati membawahi satu atau dua orang patih dan sejumlah mantri. Selain itu dikenal juga dengan jabatan syahbandar yang kebanyakan keturunan etnis Cina di pesisir utara Jawa. Ada dua jalur birokrasi di wilayah mancanagara dan pasisi, yaitu jalur yang bersifat politik-pemerintahan secara vertikal dari atas ke bawah adalah patih, adipati, ngabehi ( tingkat distrik ) dan demang ( tingkat kecamatan ) dan jalur ekonomis dan berhubungan dengan penduduk adalah patih ( bangsawan ), demang ( tingkat kecamatan ) dan bekel ( tingkat desa ). Namun dengan meningkatnya proses feodalisasi dan terpisahnya fungsi elite birokrasi dari fungsi ekonomi pada abad ke-16 sampai ke-18, maka status politik menjadi sumber utama untuk mempertahankan posisi dalam kehidupan. Dengan jatuhnya fungsi komersial ke tangan orang Cina, menyebabkan golongan muslim dan VOC melemah, akibatnya Mataram yang berperan sebagai lalu lintas pun menjadi terisolasi. Jabatan bupati diwilayah ini bukanlah pejabat yang memberi pelayanan terhadap rakyat, namun sebaliknya rakyat yang mempunyai kewajiban memberikan pelayanan kepada keraton, terutama setelah utang sunan kepada VOC semakin menumpuk akibat berbagai peperangan. Pelunasan hutang-hutang tersebut dibebankan kepada bupati dalam bentuk penyerahan uang dan barang, hal ini tentu saja membebankan rakyat. Selain itu dilihat dari segi sosial pun, para bupati merupakan pengikat sentimen lokal yang segera lenyap ketika ia meninggal, maka setelah itu pengikutnya pun bertebaran menyelamatkan diri. Dengan pola, dimana bupati tunduk terhadap raja Mataram maka raja para bangsawan dan pejabat tinggi menyusun jaringan relasi dan kekuatan dari pusat sampai ke daerah-daerah melalui perkawinan dan kesetiaan.

  1. c.       Pejabat di Tingkat Desa atau Lokal

Desa merupakan wilayah yang paling bawah dalam stratifikasi kekuasaan Mataram. Begitu pula dengan birokrasinya. Pejabat- pejabat di tingkat desa merupakan satuan birokrasi unit lokal. Ada tiga jenis pemerintahan desa di wilayah Mataram sampai masa pemerintahan Pakubuwana ll. Pertama, desa yang berada di wilayah nagaragung yang dibagi dalam beberapa bagian lungguh ( petak tanah ) dan penduduknya. Patuh yang sebagai raja kemudian menunjuk bekel sebagai wakilnya untuk menarik pajak dibagian lungguh tertentu. Kedua, desa sebagai bentuk satuan pemerintah dengan lungguh didalamnya. Masyarakatnya di desa ini berada dibawah kepemimpinan kepala desa hasil pemilihan, yang dibantu oleh pejabat-pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang keamanan, keagamaan, juru tulis, dan lain-lain. Ketiga, desa sebagai satuan pemerintahan namun didalamnya tidak terdapat lungguh. Bedanya dari desa kedua dan ketiga yang terdapat diwilayah mancanagara dan pasisir, sementara desa ini berada dibawah kepemimpinan kepala desa yang disebut petinggi, lurah atau buyut. Namun, Juni 1742 setelah Mas Garendi diangkat sebagai Sunan Amangkurat Amangkubuwana di Pati, ternyata diantara para pejabat ada yang memihak kaum pemberontak, akibatnya tanggal 30 Juni ditahun yang sama Kartasura ( ibu kota Mataram ) dapat dikuasai kaum pemberontak. 3. Kondisi Ekonomi a. Di Nagaragung Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa keadaan ekonomi Mataram pada masa pemerintahan Pakubuwana ll menjadi sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh para pendahulunya yang mengandalkan kekuatan dari luar, yaitu VOC. Tidak hanya dalam hal uang, tetapi juga dalam hal SDM dan persenjataan dalam bentuk militer, maka pihak VOC merincikan semua pinjaman tersebut hingga akhirnya menumpuk. Sampai akhirnya pada pemrintahan Pakubuwana ll, raja-raja menandatangi kontrak sebagai upaya pelunasan utang. Salah satunya dengan memberikan izin kepada VOC untuk mendirikan tempat tinggal tetap dan pos-pos militer disemua kota pelabuhan baik disepanjang pantai utara Jawa, dan aliran sungai didaerah pedalaman. Sama halnya Pakubuwana ll, Pakubuwana l pun membayar sebagian utang Kerajaan Mataram dalam bentuk uang dan penyerahan padi serta menyerahkan jenis- jenis komoditas tertentu yang diperlukan VOC. Dari sana kita dapat melihat bahwa sangatlah berat beban yang dipikul oleh wilayah nagaragung. Terutama setelah sepeninggalnya Pakubuwana I, dimana Mataram dilanda Perang Suksesi II dan hanya dapat dipertahankan oleh Amangkurat IV itupun dengan bantuan dari VOC kembali sehingga tak heran Mataram pun mengalami instabilitas sosial. b. Di Daerah- Daerah  Utang yang diperlukan untuk memperebutkan dan memepertahankan tahta Mataram itu akhirnya harus dipikutl oleh kawula Mataram di wilayah pusat dan diwilayah pesisir serta mancanagara. Mataram pun harus mengembalikan utang kepada VOC dalam bentuk uang tunai dan penyerahan wajib barang-barang yang diperlukan VOC. ( Misl.rempah-rempah ). Dengan hal itu maka raja Mataram pun membenbankan utang tersebut kepada penduduk di wilayah khutagara dan nagaragung. Wilayah yang berkewajiban menyerahkan wajib barang yaitu, Naragagung, Mancanagara timur dan barat, Pesisir Timur dan barat. Sedangkan untuk penyerahan wajib dalam bentuk barang sendiri beratnya beban ekonomis yang ditanggung kabupaten-kabupaten diwilayah pesisir utara Jawa disesuaikan dengan data-data sumber tradisional. Akan tetapi, karena diwilayah pesisir utara Jawa sumber daya alamnya sangat besar tak ayal VOC pun meminta penyerahan utangnya dengan barang.

  1. D.      Munculnya Cakraningrat IV dalam Konteks Hubungan antara Mataram, VOC, dan Cina

 

  1. 1.         Kondisi Madura di Sekitar Abad ke-18

Secara geografis pulau Madura (untuk selanjutnya disebut Madura) terletak di bagian timur laut pulau Jawa. Posisi Madura berada di sekitar 7o sebelah selatan khatulistiwa, di antara 112o dan 114o bujur timur, bentuknya membujur dari barat ke arah timur. Panjang pulau itu sekitar 160 km, dengan jarak lebar sekitar 40 km. Luas Madura seluruhnya sekitar 5.304 km persegi. Pantai utaranya merupakan garis lurus, sedangkan pantai selatan memiliki dua teluk besar yang terlindungi oleh pulau-pulau, bukit pasir dan batu karang. Selat Madura memisahkan pulau Madura dari pulau Jawa. Selat ini menghubungkan laut Jawa dengan laut Bali. Bagian barat selat Madura berhadapan dengan muara sungai Brantas, sungai Lamong, sungai Solo, kota perdagangan Surabaya dan Gresik. Kedua kota itu sejak akhir abad ke-14 hingga ke-17 menjadi pusat perdagangan Jawa Timur dengan daerah-daerah lain. Ekspornya yang terpenting adalah beras, garam, ikan, pakaian, gula dan asam jawa. Gresik pada abad itu juga merupakan pusat perdagangan rempah-rempah dari Maluku. Para pedagang dari daerah lain seperti Palembang dan Melayu maupun dari negeri-negeri asing seperti India, Cina, Arab dan Persia bermukim di kota Gresik dan Surabaya. Meskipun secara geografis Madura merupakan pulau yang besar, namun kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kebudayaannya tidak dapat dipisahkan dari Jawa. Jika kehidupan politik di Jawa sudah mengalami perkembangan sejak abad ke-8, Madura baru mendapatkan perhatian serius penguasa Jawa pada penghujung abad ke-13 ketika raja terakhir Singasari, Kartanegara (1268-1292) pada 1275 mengangkat Aria Wiraraja di Sumenep sebagai Adipati Madura. Pada zaman Majapahit, beberapa keluarga raja Madura memiliki hubungan famili dengan para bangsawan Istana Jawa. Pertumbuhan perdagangan dan penyebarab agama Islam pada akhir abad ke-15 hingga ke-16 berlangsung secara bersamaan. Pada kurun waktu itu para pedagang Islam banyak bermukim di kota-kota pesisir, diantaranya adalah orang Melayu. Bersamaan dengan itu, Majapahit mengalami kemunduran dan kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya termasuk wilayah pesisir utara Jawa. Namun demikian penguasa lokal di Madura masih tetap menyatakan kesetiaannya kepada Majapahit sampai kerajaan itu benar-benar runtuh pada 1527. Pada abad ke-10, pusat kekuasaan di Jawa dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Waktu itu bertepatan dengan perkembangan perdagangan rempah-rempah yang secara Internasional terbentang dari kepulauan Maluku sampai ke Eropa. Perkembangan perdagangan pada abad ke-10 itu menjadikan arti serta peran Madura meningkat dalam hubungan pengamanan rute pelayaran internasional. Berbeda dengan kerajaan Mataram (Hindu) di Jawa Tengah yang sepenuhnya berorientasi kepada pertanian atau agraris, di lain pihak kerajaan-kerajaan di Jawa Timurseperti Kediri (1080-1222), Singasari (1222-1292) dan khususnya Majapahit (1293-1527) selain berbasis pada sektor agraris ternyata juga berhasil mengembangkan perdagangan laut. Setelah menikmati masa yang relatif bebas dari campur tangan para penguasa dari luar Madura sepanjang abad ke -16. Pada pertengahan pertama abad ke-17 ekspansi Mataram merambah Madura, untuk membendung ekspansi Mataram itu Madura menggalang kerjasama dengan kekuatan Giri. Akan tetapi usaha itu gagal, dalam pertempuran yang terjadi pada 1624 kekuatan Madura yang terdiri dari 160.000 orang gabungan dari kerajaan-kerajaan kecil berhasil dihancurkan oleh Mataram.

  1. 2.         Munculnya dan Ambisi Cakraningrat IV

Untuk mengungkapkan siapa sebenarnya tokoh Cakraningrat IV yang berperan penting dan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara pusat Kerajaan Mataram dengan daerah-daerah kekuasaannya, khususnya yang menyangkut wilayah mancanagara timur atau bangwetan, sekitar dua dasawarsa pada pertengahan abad ke-18 (1719-1742), tersedia sumber-sumber lokal dari Madura dalam bentuk penulisan sejarah tradisional berbahasa Jawa dalam bentuk babad Madura. Adapun untuk melacak perihal terbentuknya kekuasaan lokal di Madura bagian timur (Madura Timur) antara lain tersedia sumber babad Sumenep. Berbeda dengan Sadjarah Madura yang penulisnya menganggap para penguasa Madura Barat tidak lebih sebagai subordinasi Majapahit dan Mataram, tampaknya penulis babad Sumenep memandang bahwa pendiri dinasti di Madura Timur dengan kemampuannya berhasil memanfaatkan kedua kerajaan Jawa di atas untuk pengembangan dirinya. Dalam hal munculnya tokoh Cakraningrat IV serta hubungannya dengan kerajaan Mataram, VOC dan Cina, ternyata isi sumber Sadjarah Madura banyak berkesesuaian dengan sumber-sumber VOC. Suradiningrat yang kemudian bergelar Cakraningrat IV merupakan anak dari Cakraningrat II dan merupakan adik dari Cakraningrat III. Diketahui Cakraningrat III mempunyai rencana untuk dapat berkuasa di Madura, mengetahui ambisi saudara tuanya itu, Suradiningrat melihat peluang untuk mendapatkan posisi yang baik bagi dirinya di masa depan. Ia segera pergi ke VOC dan Patih Cakrajaya di Surabaya untuk menyatakan kesetiaannya pada Sunan dan bersedia membunuh Cakraningrat III. Dari satu insiden yang bermula dari masalah keluarga, kemudian berkembang menjadi konflik terbuka antara kekuatan Madura (Sampang) dan kekuatan Pamekasan. Dalam konflik itu Cakraningrat III dapat dikalahkan oleh kekuatan gabungan Suradiningrat dan kekuatan Adikara dari Pamekasan. Tatkala Cakraningrat III menyadari akan nasibnya bermaksud menyerahkan diri kepada kekuatan VOC di kapal Oestgeest yang telah siap di perairan selat Madura, akan tetapi kemudian terjadilah kesalahpahaman antara Cakraningrat III dengan nahkodanya Kapten Dominicus Marius Pasqaues Chavones. Kesalahpahaman terjadi tatkala kapten Chavones menyambut kedatangan isteri Cakraningrat III dengan menggandeng tangan dan mengecup tengkuknya. Kejadian itu ternyata sangat mengejutkannya, hingga isteri penguasa Madura itu berteriak-teriak dan meronta-ronta ketakutan. Mengetahui kejadian itu, kemarahan Cakraningrat III tidak dapat dibendung lagi dan melancarkan amuk. Perkelahian antara pengikut Cakraningrat III dengan anak buah kapal Oestgeest tidak dapat dihindarkan. Anak buah kapal Kapten Chavones berhasil membunuh Cakraningrat III. Oleh Patih Cakrajaya, kepala Cakraningrat III itu dipenggal dan dikirim ke Mataram, sedangkan bagian tubuhnya dibuang ke laut. Di tengah berkecamuknya perang Surabaya, Suradiningrat menggantikan kedudukan saudara tuanya. Setidak-tidaknya pada April 1718, penguasa baru Madura itu telah menyandang gelar Adipati Suradiningrat. Baru pada 1720, ia secara resmi mendapat gelar bangsawan dari Sunan, Pangeran Adipati Cakraningrat IV.  

  1. 3.         Hubungan Mataram-VOC

Proses komersialisasi produksi rempah- rempah yang telah dimulai dalam perdagangan internasional sejak abad ke-10, pada abad ke-14 telah membawa dua akibat penting bagi masyarakat Indonesia, yaitu kemujuran sekaligus juga bencana. Secara berturut- turut orang – orang Portugis (1511), Spanyol (1522), Belanda (1596), dan Inggris (1596), telah datang ke kepualuan Nusantara. Selanjutnya, mereka bersaing untuk menguasai pasar, sumber produksi, serta jalur- jalur pelayaran yang strategis bagi pengangkutan komoditi itu. Untuk memperkuat armada dagangnya yang telah sampai di Indonesia, Belanda pada 1602, membentuk Vereenigde Oost Indische Compagnie (VOC) atau Persekutuan Dagang Hindia Timur. VOC memiliki hak istimewa untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di wilayah Tanjung Penghrapan sampai Selat Magelhaens. Tujuan VOC adalah mendirikan kekuasaan di Asia, terutama di kepulauan Nusantara, merebut hegemoni perdagangan dari Portugis dan Spanyol, merebut hegemoni perdagangan dari para raja atau pedagang pribumi. Meskipun dalam tubuh organisasi niaga itu ada kelompok yang menghendaki agar perdagangan tersebut diiringi dengan atau dilindungi oleh peperangan, akan tetapi dalam kenyataan penaklukan- penaklukan yang di lakukan oleh pimpinan VOC tidak menggunakan kekerasan senjata secara langsung, melainkan melalui intrik- intrik serta tipu daya. VOC tidak melakukan penaklukan secara langsung terhadap pribumi. Strategi yang dilakukan oleh VOC adalah “membantu”, atau melakukan intervensi serta menerapkan politik memecah belah (devide et impera) para penguasa pribumi yang lemah, namun memiliki legitimasi yang kuat untuk mempertahankan atau memperoleh tahta dari lawan- lawan atau pesaing- pesaingnya. Kelembagaan tersebut dapat dilihat dari adanya suatu pimpinan Belanda yang terdiri atas tujuh belas anggota (de Heeren Zeventeen), di Batavia sebagai pusat kegiatan di Hinda Timur (Oost Indie) sekaligius membentuk enam biro manajemen sebagai berikut :

  1. Dewan Hindia
  2. Dewan Peradilan
  3. Dewan Kotapraja
  4. Dewan yang mengurusi rumah sakit dan anak- anak terlantar
  5. Dewan yang ditugasi hal- hal khusus yang dipanda perlu segera diputuskan
  6. Dewan Perang

Sejak semula sikap monopoli, tindakan memaksa, dan penggunaan kekerasan yang dilakukan oleh pejabat- pejabat VOC telah menimbulkan dan memperkuat sikap permusuhan para pedagang dan penguasa pribumi. Pada 1619, VOC berhasil merebut Jayakarta yang berada dibawah supremasi Banten. Kota itu selanjutnya dijadikan pusat seluruh kegiatan VOC, dinamakan Batavia. Dalam perkembangannya, ternyata VOC tidak hanya membatasi kegiatan dalam bidang perniagaan, melainkan kemudian juga melakukan intervensi politik di pelbagai kerajaan yang berhubungan dengan perusahaan dagang itu, serta mengurusi wilayah- wilayah yang berhasil dimiliki atau dikuasai. VOC memiliki pusat- pusat kegiatan di wilayah kekuasaannya yang terbentang dari Tanjung Harapan di barat, selat Magelhaens di timur serta kepulauan Jepang di utara. Semua wilayah tersebut di bawah kekuasaan gubernur jenderal di Batavia. Hubunagn VOC dengan kerajaan- kerajaan dagang Nusantara, pada mulanya berawal dengan baik. Sikap permusuhan mereka terhadap pihak Portugis merupakan salah satu faktor terjadinya hubungan baik itu, selain itu, Belanda juga tidak membawa- bawa masalah penyebaran agama Nasrani dalam kegiatan dagang mereka. Komunikasi antara kongsi dagang Belanda dan kerajaan Mataram itu sejak semula berlangsung dalam suasana saling mengawasi dan saling mencurigai. Ketegangan itu disebabkan pandangan raja- raja Mataram, VOC merupakan salah satu kekuatan penghalang ambisinya untuk menguasai Jawa. Hubungan itu semakin buruk tatkala VOC berhasil merebut Jayakarta dari tangan Banten. Meskipun hubungan antara Mataram dan VOC dalam kondisi konflik yang memuncak pada penyerangan Sultan Agung terhadap VOC di Batavia pada 1628 dan 1629, akan tetapi kedua pihak tetap melakukan pendekatan dan hubungan diplomasi. Hubungan antara Mataram dan VOC, sejak keduanya salaing mengenal pada 1602, sampai pecahnya Mataram menjdai dua, dapat dikelompokan menjadi yiga periode, periode pertumbuhan Mataram (1602- 1613), periode Kejayaan Mataram (1613- 1646), dan periode kemunduran Mataram (1646- 1755). Hubungan Mataram-VOC pada fase pertama (1613-1652), bersifat saling menjajaki dan saling memanfaatkan. Mataram meminta agar VOC tidak membantu lawan-lawannya ketika Mataram melancarkan serangan terhadap kerajaan- kerajaan tersebut. Sebaliknya, VOC memita Mataram untuk dapat terus mencukupi kebutuhan beras, izin mendirikan loji di Japara (dibangun tahun 1615), dan pembebasan pajak barang- barang dagangan yang dimasukan oleh kapal- kapal VOC ke Mataram. Proses rekonsiliasi (1646- 1676), ditandai dengan diutusnya Tumenggung Wiraguna sebagai wakil dari Mataram. Lalu kedua belah pihak sepakat untuk melakukan pertukaran tahanan. VOC dan Mataram pun meneruskan pengiriman utusan hinggan mencapai perdamaian. Perundingan selanjutnya pada 24 September 1646. Menghasilkan perdamaian sementara antara pihak Mataram dan VOC. Periode subordinasi (1677-1755), muncul ketika terjadi perang Makasar 1966, VOC berusaha mendapatkan bamtuan militer dari Mataram namun gagal. Dalam kondisi pemerintahannya yang terus memburuk, Amangkurat 1 merasa ragu tatkala harus meminta bantuan dari VOC guna menghadapi kekuatan Madura- Makassar. Akibat serangan Madura pada akhir Juni 1677, ibu kota dan Keraton Mataram di Pleered jatuh ke tangan Trunajaya. Dalam pelariannya, sebelum meninggal di Tegalwangi, Amangkurat 1  telah berwasiat kepada pangeran Adipati Anom agra ia meminta bantuan kepada VOCdi Batavia. Akibat bantuan itu Mataram kehilangan kedaulatannya, sehingga posisi kerajaan merosot menjadi protektorat atau subordinasi yang harus tunduk serta memenuhi barang- barang yang dibutuhkan oleh VOC. Dalam posisi itulah Mataram untuk pertama kalinay menandatangani perjanjian dengan VOC, pada 19 Oktober 1677. Perjanjian- perjanjian yang dilakukan oleh Pakubuwana I (1705, 1709) dan Pakubuwan II (1733), makin menenggelamkan Mataram dalam kubangan utang VOC. Dengan demikina secara de facto maupun de jure Mataram telah kehilangan kedaulatannya. Posisinya turun menjadi vasal dan raja-rajanya tidak lebih sebagai raja- raja hulu tanah yang harus memenuhi kebutuhan VOC. Jatuhnya wilayah pesisi utara ke tangan VOC membuat perdagangan pantau di sepanjang pesisir itu lenyap. Padahal sebelum tahun 1743 suku- suku bali, Makassar, Bugis, dan Madura banyak yang berdagang dan banyak yang berstatus sebagai pengungsi, buron atau pemukin yang mengadu nasib di tempat- tempat di sepanjang pesisir utara Jawa. Dari segi politik dan pemerintahan, pelaksanaan perjanjian 1743 tersebut tentu saja memutus hubungan teritorial Mataram dan wilayah pesisir utara Jawa, yang sebelumnya berstatus sebagai pusat dan wilayah kekuasaan. Jawa menjadi negeri yang sepenuhnya hidup dari sektor agraris. Di seopanjang abad ke-16 hingga ke 17, berlangsung hubungan saling memanfaatkan dalan perdagangan antara kota- kota di wilayah Indonesia itu. Pesisir utara Jawa pada pertengahan abad ke-17 juga, menjadi lumbung produksi gula tebu dan gula kelapa, salah stu komoditas dagang VOC yang sangta penting. VOC antara 1730-1750 mengalami puncak perkembangan perdagangannya. Langkah- langka itu telah dimulai sejak VOC mendapatkan peluang untuk menguasai daerah tersebut melalui perundingan- perundingan dengan pihak Mataram. Sejak tahun 1678, di sejumlah kota pelabuhan lain seerti tegal, Pakalongan, Japara, Juwana dan Semarang, VOC memiliki loji (kantor dagang) yang terbuat dari batu yang sekaligus menjadi benteng untuk melindungi kegiatan dagangnya. Pemilihan Semarang sebagai pintu gerbang ke pedalaman Jawa terbukti berhasil menggeser pelabuhan Japara yang sejak masa Demak dan Mataram menjadi pelabuhan resmi kerajaan. Sejak itu hubungan diplomasi VOC-Mataram tidak bis alangsung ke Batavia melainkan harus ke Semarang, kecuali untuk hal- hal penting. Keberhasilan VOC menguasai pesisir utara Jawa dapat dikatakan sebagai kemenangan terbesar yang berhasil diraih oleh Belanda pada abad ke- 17 mengingat pesisir utara Jawa merupakan kawasan dagang terpeting di NUSantara dan di Asia Tenggara.  

  1. 4.         Hubungan Mataram-VOC-Cina

Dalam sejarah Indonesia kuno, seperti diberitakan sumber- sumber Cina, orang yang dianggap pertama kali datang ke Jawa adalah Fa Hien (sekitar abad ke-5 M). Berita yang lebih pasti perihal perdagangan Cina di Jawa dapat ditemukan dalam catatan Dinasti Sung II (960-1279 M). Disebutkan didalamnya bahwa para utusan datang ke Cina dan sebaliknya. Pada masa itu tampaknya telah ada hubungan dagang dan diplomatik antara Cina dengan Jawa. Pusat- pusat perdagnagna Cina yang penting pada masa itu antara lain Japara, Pakalongan, Gresik, dan Surabaya. Dari sumber- sumber Cina diperoleh keterangan pada awal abad ke- 15. Penduduk ibu kota Majapahit terdiri dari tiga kelompok yaitu kelompok muslim yang kebanyakan datang dari barat, kelompk Cina yang mayoritas beragama Islam, dan kelompok pribumi. Menurut Cha Yu Kua, Chu Fan Chih mengemukakan bahwa para pedagang Cina pada masa itu juga menggunakan uang temabaga Cina yang disebut cassy atau kepeng sebagai alat pembayaran Gresik dalam perkembangannya dianggap tidak sesuai lagi bagi perdagangan karena mulai terusik oleh kegiatan Belanda. Orang- orang Cina pun kemudian memindahkan kegiatan niaganya ke Jortan. Pernah pula ada pendapat yang mengatakan bahwa para tokoh utama penyira Isalm di Jawa (Wali Sanga), terutama Sunan Ampel dan Sunan Bonang, memiliki keturunan Cina. Di berbagai tempat banyak orang Cina yang memeluk Islam. Mereka bahkan membuktikan kesatuannya dalam melakukan perlawanan terhadap pihak lain yang berusaha membinasakan pusat-pusat keislaman seprti Giri (1636). Untuk menghadapi serangan Mataram itu pasuka Giri dipimpin oleh anak angkat Sunan Giri yaitu seorang Senopati dari keturunan Cina. Peranan orang- orang keturunan Cina dala periode Mataram terus meningkat. Para penguasa Pakalongan, Batang, semarang, Lasem, Lamongan, dan Sedayu pada awal abad ke-18 adalah orang keturunan Cina. Perdagangan berlangsung berabad-abab lamanya di sepanjang kota-kota pelabuhan di pantai utara Jawa. Wilayah itu merupakan sumber pendapatan tahunan yang sangat penting bagi Mataram. Orang- orang Cina berhasil menguasai eksport beras dan kayu jati. Namun hubungan antara para penguasa Mataran dengan Cina tidak selamanya berjalan mulus, ketika Amangkurat I (1646-1677), pada 1653 memblokade pulau Bali, dia memerintahkan semua pedagang Cina untuk menghentikan hubungan dagang mereka dengan pulau itu. Sebenarnya Mataram dan VOC sama- sam membutuhkan jasa perantara orang- orang Cina dalam kegiatan perdagangan mereka. Kedatangan orang- orang barat di Indonesia membuat hubungan dagang yang selama ini dilakukan melalui perdagangan berantai berubah menjadi hubungan dagang langsung antara Indonesia dengan Eropa Barat dan Eropa Utara. Kecakapan dan keuletan para pedagang Cina itu jiuga tercermin pada posisi yang mereka dapatkan dalam administrsai dan hukum yang dapat dikatakan istimewa. Kegiatan utama orang- orang Cina memang dalam dunia perekonomian, perdagangan, dan perkebunan gula.namun, diantara mereka ada yang mampu menempati posisi yang memiliki tanggung jawab dalam struktur pemerintah kerajaan. Ada juga yang mampu membentuk jaringan hubungan dengan kalangan tertinggi kaum ningrat Jawa seperti Adipati Jayaningrat yang pada masa Pakubuwana II menjabat sebagai wedana pesisir barat. Medskipun jabatan di daerah pesisir utara Jawa banyak yang ditempati oleh keturuna Cina namun ada pula penguasa lokal yang berasal dari keturunan Turki. Dengan demikian, terbukti bahwa abad ke-17 hinggan ke-18 keturuna atau peranakan Cina telah mampu membaurkan diri ke dalam masayarakat Jawa. Pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, jumlah imigran Cina yang memasuki wilayah Mataram dan wilayah VOC makin bertambah. Bahkan pada masa pemerintahan Amangkurat II (1680-1703) para pemukin Cina berada disekitar Keraton Kartasura. Pada pertengahan pertama abad ke-17  orang- orang Cina meberikan sumbangan penting di bidang milter dan teknologi. Keyika pasukan Mataram menyerang Giri pada 1636, sunan Giri mendapat bantuan 250 orang Cina penembak tepat dibawah pimpinan Endrasena. Selain berperan dalam kehidupan ekonomi, perdagangan, pemerintahan, ada pula orang Cina yang berperan dalam bidang militer. Sejak Batavia didirikan oleh J.P Coen pada 1619, VOC senantiasa berusaha menarik pedagang cina agar mau pindah ke kota itu. Pada 1669 VOC mengankat sekertaris atau letnan untuk membantu tugas- tugas kapten Cina yang terus meningkat karena jumlah orang Cina juga terus bertambah. Mayoritas orang- orang Cina mengkonsentrasikan diri dalam dunia perniagaan. Mereka biasanya menolak kewajiban dinasa militer yang ditetapkan oleh VOC serta menggantinya dengan pajak kepala. Penolakan tersebut sekaligus dimanfaatkan oleh VOC untuk meningkatkan kewaspadaan nereka agar kaum Cina tetap tidak memegang senjata. Batavia antara 1632-1648 mengalami kelesuan dagang karena banyak orang Cina yang meninggalkan kota itu untuk pindah ke Banten atau Mataram. Atau Semarang, ibu kota wilayah pesisir pantai utara Jawa yang telah dikuasai VOC sejak akhir abad ke- 17, menjadi pusat pemukiman Cina di wilayah itu. Untuk menarik simpati Cina agar mau kembali ke Batavia, VOC pada agustus 1648 menghapuskan kewajiban bayar pajak kepala bagi orang- orang Cina. Hanya dalam waktu sekitar empat bulan (desember 1648) penduduk Cina di Batavia meningkat dari 1.335 menjadi 3.077 orang. Pada awal abad ke-18, perlakuan Belanda terhadap orang- orang Cian bertambah kejam dan korup. Namun karena tertarik dengan harapan- harapan kemakmuran, ribuan emigran Cina tetap membanjiri Batavia hingga meluap sampai ke pinggir- pinggir kota. Pada 1727, VOC bermaksud membatasi masuknya emigran Cina dengan mengeluarkan peraturan bahwa semua orang Cina yang bermukin selama 10-12 tahun di Batavia harus memiliki permissiebrieffies atau lisensi. Jika mereka tidak memiliki maka mereka kakan dideportasi ke Cina. Pada 1736 dilakukan pendaftaran orang- orang Cina yang tidak memiliki permissiebrieffies. Namun dalam pelaksanaannya peraturan- peraturan itu menimbulkan penyimpangan, pemerasan, kesewenang- wenangan dan korupsi. Di Batavia menjelang musim kemarau pada April-Juni 1740, muncul skandal penjualan permissiebrieffies oleh pegawai VOC ke perkebunan- perkebunan gula yang banyak menampung emigran gelap Cina di Batavia. Pada akhir September didaerah pedesaan di sekitar Batavia gerombolan- gerombolan Cina berusaha mendekati pintu gerbang Batavia, Meester Cornelis, Tanggerang, de Qual dan Bekasi. Pada hari- hari berikutnya jumlah anggota gerombolan itu makin bertambah besar. Seorang bernama Tay Wan Soey pada 7 Oktober 1740, mengelurakan surat edaran agar bangsa Cina yang ditindas serta diperlakukan tidak adil oleh bangsa Belanda bergabung menjadi satu dan bersama- sama dengan orang lain mengobarkan peperangan terhadap Belanda. Di luar kota pemberontakan Cina juga berkobar dengan dahsyatnya. Pada awal November 1740, kekuatan Cina bergerak makin ke pinggir dan menjuhi pusat kota. Mereka bergerak menuju arah timur (Pulo Gadung, Kaliabang dan Bekasi). Untuk menghindari serangan pasukan VOC sebagian gerombolan Cina mengudurkan diri ke pedalaman (priangan) dan sebagian lagi bergerak ke arah timur.

  1. E.       Geger Kartasura : Akhir Riwayat Cakraningrat IV yang Ambisius
    1. 1.         Ambisi Cakraningrat IV Menguasai Jawa Timur

Cakraningrat IV pada tahun 1718 muncul sebagai penguasa Madura dan sangat berpengaruh dalam kaitanya dengan relasi pusat Kerajaan Mataram yang beribu kota di Kartasura khususnya Madura. Sebelumnya nama Cakraningrat IV adalah Raden Tumenggung Suradiningrat. Cakraningrat IV adalah penguasa Madura (1718 – 1745) sekaligus penguasa di Bawean, masa pemerintahanya di Bawean berlangsung antara 1720 – 1747 namun kekuasaannya lebih kuat di Madura. Cakraningrat IV pada tahun 1730-an atau dasawarsa ke empat abad ke- 18 bermusuhun dengan atasannya di Kartasura yang rata-rata berusia masih muda, usianya rata-rata baru sekitar 20 tahun. Cakraningrat IV  sering membuat sunan gusar,jengkel dan marah karena Cakraningrat IV  tidak begitu saja tunduk kepada Kartasura dan selalu berbuat ulah, hal tersebut dikarenakan beberapa faktor seperti faktor geografis,sulitnya transportasi,kemampuan militer yang cukup kuat dan kedekatan hubungan Cakraningrat IV   dengan VOC. Pada tahun 1720 Amangkurat IV menikahkan Cakraningrat IV  dengan saudara kandungnya, Raden Ayu Siti Sundari atau Raden Ayu Bengkring pada 21 juni 1726. Keretakan hubungan Kartasura dan Madura terlihat pada awal 1719, hal ini terbukti ketika Cakraningrat IV   mengirimkan surat kepada VOC, yang isinya mengajukan dua permohonan yaitu, bantuan senapan kepada VOC dan meminta VOC menjadikan Madura sebagai vasal sekutu kongsi dagang Belanda seperti yang dilakukan kepada Sumenep dan Pamekasan. Peristiwa – peristiwa penting yang terjadi di Madura, Sekitar Maret 1718 dua ribu pasukan Bali menyerbu Madura, kemudian saudara muda Cakraningrat II, Raden Cakranagara bersekutu dengan Bali yang telah menduduki Madura bahkan mereka berhasil menggerakan kekuatan setempat. Untuk mengatasi tersebut pasukan kecil VOC dikirim dari Surabaya. Pada Mei 1718 kekuatan Belanda itu terkepung dan nyaris kelaparan dan melarikan diri pada Agustus 1719, Pada Agustus 1719 gabungan Mataram, Madura dan VOC memasuki Madura, dan berhasil mendapatkan kota Pamekasan dan Sampang serta pusat pertahanan Madura berhasil dikuasai. Pada Desember 1719 , 150 orang serdadu Bali meyerahkan diri kepada pihak VOC, dan semuanya dibunuh. 1718 – 1722 terjadi perang Surabaya, dibawah pimpinan Cakraningrat IV dengan pasukan Maduran dan  VOC untuk menghadapi kekuatan Adipati Jaya Puspita  yabg dibantu Panji Surengrana. Benteng terakhir kekuatan Jayapuspita Wanakarma berhasil dikuasai pada Agustus 1719. Kemudian ada juga Perang Suksesi Jawa II (1719 – 1723) yang hasilnya kebnayakan kekuasaan Mataram dapat dikuasai oleh Amangkurat IV. Menjelang berakhir perang Surabaya (1722) berdasarkan perjanjian Madura-VOC pada 5 oktober 1705, Kartasura menyerahkan semarang kepada VOC. VOC mengangkat Martayuda sebagai bupati semarang, pengagkatan tidak diketahui pihak sunan, masalah tersebut dapat diselesaikan oleeh Jacob Wiillen Dubbeldekop, komisaris dan kumendur. Cara yang dilakukan dengan memperpendek masa jabatannya. Ketika Patih Danuredja mengirimkan surat dari Kartasura untuk Cakraningrat IV agar hadir dalam Gerebeg Maulud 1722, surat tersebut  ditahan oleh Comannder Semarang Hans Frederik Bergman (1718-1722), ia hanya mengatakan bahwa Cakraningrat IV tidak perlu ke Kartasura,tetap tinggal di Madura Cakraningrat IV mengikuti apa kata comannder ia hanya mengirimkan wakil pada acara tersebut. Pada 1722 utusan Amangkurat dibawah pimpinan Patih Danuredja IV tiba di Batavia melaporkan pemindahan pos VOC. Dan menuntut dikembalikannya Jawa Timur sebagai kekuasaan daerah Madura seperti periode cakraningrat II (1680-1707). Meminta pula jabatan bupati senior junior di Surabaya yaitu Suryawinata dan Sasrawinata  segera dipindahkan karena mengancam ambisi Mataram untuk merebut Jawa Timur kembali. Untuk itu Danureja IV melaporkan bahwa sunan memanggil kedua bupati tersebut ke Kartasura, pemanggilan itu sekaligus utntuk membujuk Cakraningrat IV yang akhirnya bersedia hadir pada Gerebeg Maulud pada Desember 1722. Hasil dari pertemuan tersebut digantikannya bupati junoi dan senior oleh Tumenggung Suradinara dan Tumenggung Secadinara. Pada 1723 perlawanan terhadap kekuasaan terhadap suanan terjadi, di masa terakhir pemerintahan Pakubuwana I (1705-1719). Tanah jawa mulai menapaki era perdamaian, dengan berakhirnya perang di Jawa gabungan Mataram – Madura – VOC yang berada diberbagai daerah membubarkan diri dan kembali ketempat asal. 1726 dibawah Pakubuwana II perlawanan bersenjata kekuatan oposisi berhasil ditumpas, dan terjadi konsolidasi dan membentuk kelompok-kelompok ditingkat elite kekuasaan lingkungan keratin kartasura dan penjabat tinggi keratin yang loyal pada Amangkurat IV. Pada 1722 Cakraningrat IV bersikap keras melihat perkembangan Polarisasi tersebut 1723 Cakraningrat IV mengajukan permohonan agar VOC menempatkan Madura dibawah kekuasaannya dan Cakraningrat IV menolak hadir pada gerebeg Maulud 1723. 1724 Cakraningrat IV mengikuti usul Patih danureja untuk hadir pada Gerebeg Maulud 1724 dan membawa Gajah kepada sunan untuk mengganti gajahnya yang mati. Sikap Cakraningrat IV sangat berkenan di hati sunan. 1723 berakhirnya perlawanan panembahan purbaya di Lumajang. Pada saaat itu pengikut Surapati menganggap VOC mengkhianati Surapati III karena serangan tersebut hanya membawa petaka. Dalamperistiwa tersebut keluarga sunan dan pasukan Bali berhasil menduduki alun-alun serta menguasai dalem bupati Pasuruan. Sedangkan VOC terkepung oleh surapati III. Mengetahui itu Danureja dan Cakraningrat IV bergabung dengan kekuatan bersenjata. Ketika terjadi perebutan pengaruh antar faksi di kartasura, tampaknya banyak terjadi perkawinan untuk mendekatkan kelompok-kelompok yang bersaing. Sementara itu  kekayaan dan pengaruh Jayaningrat semakin meningkat berkat kegiatan bisnisnya. Kuatnya pengaruh Jayaningrat dan Danureja pada tahun 1724 mereka berhasil menggalkan perkawinan putra Amangkurat Raden Ajeng Siti Sundari dengan Cakraningrat IV. Yang selanjutnya puti Amangkurat IV itu dijodohkan dengan anaknya sendiri yang menjabat sebagai bupati Tegal Tumenggung Tirtanata. Cakraningrat IV merasa berada dalam intrik yang berbahaya, dan ia percaya sunan telah terpengaruh dengan konspirasi yang meracuni dirinya. Maka dari itu Cakraningrat IV meninggalkan Kartasura. Cakraningrat IV melaporkan apa yang terjadi kepada VOC di Batavia. Hubungan Amngkurat IV dan Madura berlangsung buruk, namun ketika Amngkurat jatuh sakit Maret 1726, Cakraningrat IV berusaha membantu usaha penyembuhanya. Karena sikap Cakraningrat IV seperti itu Amangkurat IV memperizinkan Raden Ajeng Siti Sundari menjadi isterinya. Pada 20 April 1726 Amangkurat IV meninggal dunia dan dimakamkan di kompleks pemakaman raja-raja Mataram di Imagiri pada 21 April 1726. Suanan berjanji kepada Cakraningrat IV akan memberikan hadiah perkawinan, namun sampai pertengahan 1728 daeran yang menjadi hadiah tersebut tidak diserahkan juga, sikap tersebut membuat Cakraningrat IV mendekatai lawan polotik sunan.23 september 1728, Cakraningrat IV mengirim surat kepada VOC. VOC breranggapan bahwa sikap penguasa di Jawa yang memberikan wilayah kekuasaan diluar Jawa, khusunya dalam kasus pemberian wilayah kepada Madura akan sangat membahayakan kedudukan raja-raja Jawa dan posisi VOC. VOC member solusi kepada Danureja agar Madura diserahkan kepad VOC, pada Agustus 1729 Danureja kembali ke semarang. Dan terjadi masalah dengan Gubernur Jendral Diederik Durven (1729 – 1723). Cakraningrat IV merasa bimbang karna kelunakan sikap keratin dan istrinya yang sedang hamil. Pada 1729 bulan oktober keratin meastikan tidak ada penyerahan Madura kepad VOC., sehingga Cakraningrat IV terhindar dari konfrontasi total dengan pihak keraton. Tersmitten menginginkan perpecan sunan dengan Cakraningrat IV maka dari itu ia selalu membuat masalah provokasi. VOC pun mengadu domab Pakubuwana II dengan menyediakan bantuan untuk menyerang Cakraningrat IV. Pada 1733 Danureja dipecat dan dibuang ke cielon dan digantikan triumvirat. Dengan Dalil kartasura sedang tanpa hokum Ratu ageng mengajukan agar Cakraningrat IV diangkat menjadi penasihat raja. Cakraningrat IV menyatakan kesediannya dengan syarat Madura diserahkan kepada Raden Tumenggung Suradiningrat, dirinya diberi hak meiliki dan menggunakan upacara-upacara seremonialnya juga diberi lungguh seperti yang telah ia miliki sehubungan dengan jabatnya sebagai seorang pangeran dan saudara ipar sunan. Namun hal itu di tentang karena dianggap Cakraningrat IV akan merusak perimbangan kekuatan di keratin Kartasura. Dibalik ketegangan antara kartasura dan Madura banyak peristiwa-peristiwa yang dapat mengendurkan ketegangan tersebut seperti skap anak dari Cakraningrat IV, dan sikap Cakraningrat IV sendiri. Hubungan makin membaik pada 1739. Tahun 1739 Cakraningrat IV mengirim pasukan ke Bandawasa tanpa sepengetahuan sunan. Dalam serangan itu Madura berhasil mengambil tawanannya. Keraton mengangap kebebasan Cakraningrat IV secara politik dan budaya terlalu jauh dan menuntut pelindung penguasa Madura itu (VOC). Belum reda ketegangan Kartasura dan Madura, konflik berdarah antara Cina dan VOC. Saat huru hara Cina sampai pula di kartasura lingkungan di sekitar Kartasura terpecah menjadi bebrapa faksi. Faksi Patih Natakusuma yang mendukung gerakan Cina untuk mengusir VOC dari Jawa, Ratu Ageng dan Tumenggung Tirtawiguna yang setia kepada VOC. Cakraningrat IV sejak berkuasa di Madura (1719), merupakan isyarat yang jelas ingin melepaskan diri dari Mataram. Pertama Cakraningrat IV berada di Madura yang terletak di ujung atau pinggiran Mataram.  

  1. 2.         Kemelut di Kartasura

Setiap suksesi di Mataram senantiasa memunculkan persengkokolan dan faksionalisasi untuk merebutkan tahta kerajaan. Contoh faksionalisasi di kartasura Pertentangan Ratu Ageng dan Mangkunegara dan peristiwa suksesi dari Amangkurat VI. Meningkatnya faksionalisasi di Kartasura pada 1737 telah mendorong Pakubuwana II untuk memintas VOC memulangkan para pangeran keturunan Amangkurat III dari Ceilon Jawa. 1739 tampaknya persaingan antar faksi kartasura semakin jelas dan menjurus kea rah disintegrasi yang sangat membahayakan eksistensi kerajaan Mataram. Persaingan faksi di kerajaan Matarm berkisar kepada tiga, yaitu pengangkatan pejabat, kelompok – kelompok kepentingan local dan solidaritas keluarga. Adanya faksi itu akan menjadi masalah yang sangat serius ketika ad ancaman dari luar. Pakubuwana II yang berada pada puncak hieraki politik dan kekuatan supranatural di Jawa sebenarnya harus bertanggung jawab atas penggunaaan faksionalisasi dibawah kekuasaanya. Namun ketidak mampuan Pakubuwana II samapai 1738 memang tidak menimbulkan gejolak. Tampak dari munculnya tokoh Danureja dan Demang Urawan. Pada tahun 1739 persaingan antar elite di kertasura melibatkan kelompok kelompok seperti, Ratu Ageng yang berusaha menyelamatkan tahta putranya. Kelompok Patih Natakusuma yang sejak semula beresekutu dengan Raden Demang Urawan dan Pringgalaya. Kelompok Tepasana yang terdiri dari 200 anggota keluarga keturunan Sunan Mas atau Sunan Amnagkurat III yang telah meninggal di Celion. Kelompok Adipati Jayaningrat dari pekalongan dan Adipati Citrasoma dari Japara.Kelompok Cakraningarat IV yang tidak secara langsung bertempat tinggal di ibu kota Kartasura seperti penguasa Madura pendahulunya. Pada pertengahan Juli 1741 VOC mendapat laporan terjadinya pembunuhan atas orang—orang Cina di Surabaya dan Gresik. Cakraningrat IV mengirimkan surat kepada Abraham Roos.keinginan Cakraningrat IV dalam surat it ¸hanya ingin persetujuan pembebasan Cakraningrat IV dari ikatan kepatuhan Kartasura. Sementara perang makin meluas antara Cina VOC dipesisir utara Jawa Tengah makin meluas.Keraton Kartasura mengalami krisis politik yang membahayakan kerajaan. Moif – motif keagamaan tampaknya ikut mendorong terjadi peristiwa politik berdarah 1741. Dilaporkan bahwa pada malam 2 november 1741, Semarang diserang oleh kekuatan Jawa dan Cina yang menggunakan pakaina makasar. Para penyerang menggunakan perahu-perahu kecil. Pada 4 Novemebr 1741 serangan pihak Jawa dilaporkan gagal merebut benteng dan mereka kembali ke posisis masing-masing. Pada 9 – 10 November 1741 pihak VOC berhasil mengusir kekuatan Cina dari sungai Kaligawe Terbaya Pangong. Bersamaan dengan pertempuran yang terjadi di Semarang 11 November 1741 Cakraningrat IVmemberitahu opperhooft wingaarden di Surabaya bahwa ia akan menyerang Gresik, Lamongan, dan Tuban.

  1. 3.         Huru- Hara Cina di Kartasura

Dalam uraian terdahulu telah diterangkan bahwa peristiwa yang terjadi antar 13-19 November 1741 merupakan titik balik dari adu kekuatan senjata VOC dan pasukan Cina Jawa di wilayah pesisir utara jawa. Peristowa penyerbuan benteng VOC di Kartasura tampaknya menunjukkan ketidakserasian hubungan sunan dan patih Natakusuma. Kejadian itu diketahui oleh Cakraningrat IV yang kemudian dijadikan kesempatan untu memperluas wilayah kekuasaannya, hal ini pun membuat sunan marah. Namun, berdasarkan keterangan dari seorang utusan sunan yang ditahan oleh VOC mengaakan bahwa sunan ketakutan terhadap serangan Cakraningrat IV tersebut. Beberapa saat kemudian, VOC dan sunan akhirnya berdamai, dan sunan berniat untuk memperbaiki benteng yang rusak akibat peperangan, dari hubungan tersebut membuat sunan berpihak pada VOC sehinggan pasukan Cina dan Jawa anti-VOC tidak tinggal diam, mereka pun akhirnya melakukan pemberontakan untuk menurunkan Pakubuwana II dari tahtanya. Kemudian para pemberontak mengangkat Mas Garendi sebagai sunan yang baru. Meskipun sudah ada pergantian sunan, tetapi para pemberontak Cina tetap melakukan serangan untuk memperluas jaringan perdagangannya, sampai pada akhirnya pasukan Cina bertemu pasukan Kartasura di Salatiga, dan terjadilah pertempuran yang hebatdan pada akhirnyadimenangkan oleh pasukan Cina, dampak dari peperangan ini Salatiga pun jatuh ke tangan pasukan Cina dan dengan hal ini sunan pun menjadi sangat prihatin.

  1. 4.         Cakraningrat IV dan Keraton Kartasura

Setelah tiba di Panaraga pada 8 Juli 1742, para tumenggung mengusulkan agar sunan pergi meminta bantuan kepada VOC di Semarang lewat Mataram dan Kedu. Salah satunya Tumenggung Suranrata akan memimpin perjuangan untuk merebut kembali Kartasura, hal ini didukung oleh Adipati Madiun Martalaya dan Suwadiwirya. Namun bila Sunan yang melakukan perjalanan menuju keraton di Surabaya, putra mahkota yang tinggal di Panaraga akan dinobatkan menjadi raja. Sehingga sunan pun menugaskan Kapten Hohendorff untuk meminta bantuan VOC di Semarang melalui Surabaya. Pada 10 Juli 1742 Aria Martalaya, Aria Amadiwirya penguasa Madiun yang telah menyerah kepada sunan pindah ke Panaraga. Dengan bantuan dari para penguasa tersebut kaum pemberontak di Kartasura menyerahkan pemerintahannya kepada Sunan Kuning, dan belum sampai waktu sebulan kampanye yang dilancarkan Adipati Suradiningrat telah meobilisasikan pasukan diwilayah mancanagara timur. Setelah itu kemudian pasukan sunan yang dipimpin oleh Adipati Suradiningrat pun berangkat menuju Karaton Kaduwang, pos terdekat pertahanan pasukan sunan. Dengan kekuatan yang dihimpunnya pun mereka meminta izin kepada VOC untul menyerang Keraton Kartasura, yang mana disana sedang terjadi perebutan kekuasan antara Martapura dan Mangunoneng yang berdiam-diam berkomplot dengan VOC untuk menduduki Pati. Kekuatan Mangunoneng yang lainnya juga adalah pasukan yang dipimpin oleh Mangunoneng berhasil menduduki Madiun. Disini terlihat bahwa inilah titik balik bagi kekuatan Sunan Kuning, situasi ini juga menguntungkan Pakubuwana II. Suradiningrat sendiri melaporkan bahwa ketika pertempuran di Madiun pasukannya terpaska mundur karena tidak mampu menahan laju pasukan Cina dari pihak Sunan Kuning. Namun beruntung Mas. Brahim ( keturunan Surapati ) yang meduduki Caruban memberikan tawaran untuk mengirimkan 1000 prajurit, akan tetapi ia lebih mempercai VOC. Akibatnya kekuatan Suradingrat dapat dikalahkan oleh pasukan Cina dan Kartasura dalam pertempuran di Magetan. Dalam kondisi yang gawat ini terpikir kembali untuk meminta bantuan dari VOC di Surabaya. Selain itu Pakubuwana II dinilai telah melakukan penyimpangan karena melakukan perkawinan yang dilarang dalam tradisi raja-raja Mataram. Menurut Babad Pacina, Ratu Ageng mengirimkan bantuan kepada Pakubuwana II dan melalui Cakraningrat IV di Madura. Alhasil pasukan Sunan Kuning berhasil dipukul mundur oleh pasukan gabungan dari Madiun dan Surabaya. Kemudian pasukan ini pun terus melaju ke arah Kartasura dan pasukan Sunan Kuning pun berkonsentrasi di Grompol. Ada hal penting yang bisa kita lihat disini, adalah alasan dari Cakraningrat IV untuk membantu Pakubuwana II. Salah satu sumber yaitu Babad Madura mengatakan bahwa permintaan bantuan dari sunan ditolak oleh VOV karena kongsi dagang Belanda itu sedang berada dalam kondisi lemah, dan meneruskan permohonannya kepada Cakraningrat. Untuk mengetahui motivasi Cakraningrat itu sendiri kita bisa melihatnya dari perkembangan hubungan antara sunan dan penguasa Madura tersebut. Faktor-Faktor itu antara lain : (1) Ambisi Cakraningrat IV untuk melampiaskan diri dari kekuasaan Mataram dan menjadi vasal VOC; (2) ambisi Cakraningrat IV untuk menguasai sebagian Jawa Timur; (3) ambisi untuk menagih daerah-daerah yang dijanjikan VOC sebagai mas kawin; (4) mengamankan daerah-daerah yang telah dikuasai dari ancaman lawan-lawan politiknya; (5) membebaskan Madura dari penyerahan wajib kepada VOC; (6) mendapakan sumber daya ekonomi untuk mencapai cita-citanya. Pada tanggal 29 Agustus 1742, kekuatan cina dipesisir barat harus melepaskan Brebes akibat serbuan pasukan gabungan VOC, Jayaningrat III dari Pakalongan dan Aria Suralaya darI Brebes, hal ini telah menurunkan mental kaum pemberontak. Akibatnya, orang-orang Jawa yang tergabung dengan Sunan Kuning mulai meninggalkan Kartasura dan mengungsi di wilayah yang telah dikuasai VOC karena dianggap lebih aman. Selain itu, mereka memilih Grompol sebagai basis pertahanan kekuatan Cina dan Sunan Kuning karena kawasan itu dinilai strategis, berada dijalur yang menghubungkannya dengan daerah basis perlawanan Cina di Grobogan, Pati dan Demak serta memiliki tanah yang subur sebagai lumbung tangan. Kehebatan pengaruh Cakraningrat IV memang haruslah diakui, buktinya serangan pasukan Madura itu hanya dilakukan di bawah pimpinan para senapatinya tanpa keikutsertaan penguasa Madura. Sunan pun tidak dapat berbuat apapun dalam mengahadapi sikap keras kepala para pemimpin pasukan Madura. Hal inilah yang menyebabkan Cakraningrat dapat meremehkan sunan dan memandangnya sebagai musuhnya karena dinilai telah berkhianat kepada VOC. Berdasarkan hal itulah Cakraningrat berusaha melepaskan diri dari kekuasaan Mataram dengan memohon kepada VOC agar diizinkan menjadi vasalnya.

  1. 5.         Akhir Riwayat Cakraningrat IV

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan bahwa, VOC mensyaratkan sunan untuk bersedia memperbaharui kontrak atau perjanjian agar rekonsiliasi dapa dilakukan dengan pihak Belanda. Waktu itu sunan tidak dapat berbuat apa-apa karena tahtany sedang terancam. Sementara itu kekuatan Cina dan kaum pemberontak jawa yang didukung Patih Natakusuma mengangkat Mas Grendi sebagai sunan baru. Meskipun Madura adalah daerah bawahan Mataram yang memiliki kekuatan militer besar akan tetpai sunan tidak mampu menggunakannya karena senatiasa terlibat konflik dengan Cakraningrat IV. Eksalasi ketegangan antara kekuatan pro dan kontra VOC semakin keras dan mengkristal ketika kekuatan anti VOC menyerang benteng di Kartasura pada pertengahan 1741. Dengan jatuhnya Kartasura ke tangan Cina maka peluang VOC untuk menjalankan kepentingan- kepentingan di Jawa pun terbuak lebar. Meskipun kondisi yang sebenarnya tidak menguntungkan, namun VOC memanfaatkan kekuatan Cakraningrat IV untuk mencapai tujuannya dan memberikan jasa dengan mengembalikan sunan ke tahtanya. Setelah sunan kembali ke atas tahtanya pada akhir Desember 1742, hampir setahun kemudian pada 11 November 1743 baru dapat ditanda tangani kontrak baru. Dalam kontrak 1743, ditegaskan berdasarkan Artikel 10, sunan menempatkan VOC sebagai penguasa tertinggi. Pada Artikel 11 dinyatakan bahwa, untuk (waktu-waktu) selanjutnya VOC berkedudukan lebih tinggi daripada sunan, baik di Kartasura maupun Semarang. Pihak VOC mengakui Cakraningrta IV sebagai salah satu sahabat setia karena mambantu Belanda pada perang melwan kekuatan Cina dan pemberonta Kartasura pada 1742. Namun VOC berhasil menduduki sebagian wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Hal ini sangat mengecewakan Cakraningrat IV karena ambisinya untuk meluaskan kekuasaan di wilayah tertentu di Jawa tidak mendapatkan perhatian pihak VOC, hal ini menyebabkan pembangkangan oleh Cakraningrat IV. Namun, setelah kaum pemeberontak Cina dan pasukan Sunan Kuning dapat ditumpas, serta perdamaina antara sunan dan VOC telah tercapai, Cakraningrat IV seperti hanya mengalami pergantian majikan. Pakubawana II adalah tokoh yang lemah, dia tidak berani bertindak tegas terhadap musuh-musuhnya secara langsung, termasuk kepada Cakraningrat IV. Akibatnya, sunan dimanfaatkan oleh Cakraningrat IV untuk memperjuangkan cita-citanya. Untuk menghindari perselisihan serta konflik dengan Cakraningrat IV, pihak VOC pada 8 Februari 1744 hingga 8 Maret 1744 melakukan perundingan sebagai upaya penyelesaian dan mencegah putusnya persahabatan antara kedua pihak. Dalam pembicaraan tersebut dilaporkan bahwa, pihak VOC mengingatkan Cakraningrat IV agar menghentika ilusinya untuk menguasai wilayah di Jawa Timur. Sebaliknya, dalam perundingan tersebut Cakraningrat IV tetap berpegang teguh kepada janji- janji dari para pejabat VOC. Namun posisi Cakraningrat IV tidak menguntungkan lalu Cakraningrat IV kemudian menurunkan tuntutannya. Ia hanya menuntut daerah Surabaya, Gresik, dan Tuban dengan penguasaan yang akan diserahkan kepadanya atau putra- putranya. Dalam surat tertanggal 31 Desember 1744, Gubernur Jenderal Baron Van Imhoff (1743-1750) melaporkan kepada Bewindhebbers (pemegang kuasa) VOC De Heeren XVII di Belanda bahwa ia sedang mengahadapi penguasa Madura yang tidak mengenal terima kasih, despotik, keras kepal, dan penuh ilusi, dan pada akhirnya pada tanggal 12 Februari 1745 memutuskan untuk memecat Cakraningrat IV dari jabatannya sebagai bupati di Madura. Cakraningrat IV tidak tinggal diam. Penguasa Madura yang telah dipecat oleh VOC itu segera megerahkan pasukannya di pelabagi daerah yang diduduki seperti Pati, Grobogan dan wilayah di sepanjang pesisir utara Jawa Timur dari Rembang hingga Gresik. Cakraningrat IV mengirimkan Tumenggung Sasradiningrat dan Mas Dewa Raga sebagai pemimpin pasukan untuk merebut kekuasaan di kota Gresik. Setelah mengalahkan psukan Madura dalam pertempuran di sekitar Giri, pada 12 Juni 1745 Sterrenberg berhasil merebut kembali pelabuhan Gresik yang sangat penting itu. Menyusul jatuhnya pertahanan Madura di Mengare, Gresik dapat direbut kembali oleh VOC, Puspanegara diangkat kembali sebagi bupati kota itu. Sementara Gusti Dewa Raga ikut mempertahankan kota Gresik, pasukan gabungan VOC-Jawa dari Juwana dan Lasem pada 30 Maret 1745 berhasil membebaskan wilayah utara Jawa Timur seperti Pati dan Grobogan dari kekuasaan Cakraningrat IV. Akan tetapi tidak lama kemudian Juwana dan Lasem dapat direbut kembali oleh pasukan Madura. Jatuhnya Mangare ke tangan VOC telah memmotong jaringan kekuatan Madura yang berada di Jawa dai kekuatan induknya di Madura. Dalam kondisi semakin terdesak Cakraningrat IV bertindak cerdas dengan  menghindarkan diri dari pemusnahan terhadap kekuasaaan keturunnanya. Dari arah Madura timur atau Sumenep pasukan VOC di bawah pimpinan Mayor van de Poll mendapat bantuan pasukan pimpinan Kaptem Rhener sehingga jalan bagi VOC ke arah Pamekasan pun terbuka sekaligus memutus jalur komunikasi antara kekuatan Madura dengan daerah Jawa Timur. Para panglima pasukan Madura telah membulatkan diri untuk bertempur samapi titik darah penghabisan sebagai usaha balas budi kepada Cakraningrat IV sebagai tokoh yang telah mengangkat derajat. Sasradiningrat dan Ranadiningrat mengikuti saran senapatinya yang telah gurgu dan mendesak ayahnya untuk menyelamatkan diri. Akhiranya Cakraningrat IV bersama Sasradiningrat, Ranadiningrat,Raden Ayu Roman, Raden Ayu Sugih dan Raden Ayu Dhemes meloloskan diri dari sembilangan menuju Arosbaya dengat tujuan mengungsi ke Banjarmasin. Menurut sumber- sumber VOC pertahanan Cakraningrat IV di Arosbaya sangat kuat, pasukan VOC hampir tidak dapat merebutnya. Cakraningrat IV berlindung (mungkin dititipkan atau disembunyikan oleh Sultan Banjar), di kapal Inggris Onslow yang dinahkodai ole kapten Congreave. Namun akhirnya diketahui oleh orang- orang Belanda yang sedang berselisih dengan penguasa Banjar perihal monopoli perdagangan rempah- rempah. Maka berakhirlah riwayat tokoh Madura yang telah menjadi pemain utama dalam hubungan antara pusat kerajaan Mataram dan daerah- daerahnya, khususnya antara Kerato Kartasura dan Madura (1719- 1745). Konflik antara Kartasura dan Madura yang memakan waktu selama hampir 30 tahun itu berakhir dengan kerugian yang sama- sama mereka alami. Cakraningrat yang IV yang ambisius itu kemudian dibuang ke Tanjung Harapan (Kaap dengan Goede Hoop) di Afrika Selatan. Dua orang putranya yaitu Sasradiningrat dan Ranadiningrat dibuang ke Ceilon. Dalam konteks penulisan sejarah Indonesia, kehidupan Cakraningrat IV bisa disebut berakhir tragis karena Cakraningrat IV adalah tokoh yang disegani, angggota keluarga istana yang berpengaruh, ditaati oleh kawula-nya, ambisius dan kaya kemudian jatuh miskin, menjadi buronan, dihujat dan dihukum serta dihinakan oleh para pejabat VOC. Bangsa Indonesia sendiri kurang memperhatikan atau mengharaga Cakraningrat IV layaknya seorang pejuang. Buktinya, belumada yang mengungkapkan dan menyimpulkan bahwa Cakraningrat IV adalah pejuang atau pahlawan. Cakaraningrat IV bernasib tragis karena kesalahan- kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan- kesalahan itu adalah: pertama, perjuangan Cakraningrat IV bersifat ambisius dan tidak memilki tujuan yang jelas. Kedua, Cakraningrat IV tidak mampu menggunakan momentum perebutan ibu kota dan Keraton Kartasura sebagai peluang emas guna mencapai ambisinya. Lebih dari itu, dalam sejarah Indonesia Cakraningrat IV hanya dianggap sebagai tokoh yang menjadi kaki tangan Belanda. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, kiranya tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa Cakraningrat IV adalah tokoh yang berusaha keras mewujudkan cita- cita atau ambisinya dengan memanfaatkan segala macam peluang, dan sarana untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Namun, karena Cakraningrat IV tidak memiliki pengalaman berdiplomasi maka ia terperangkap oleh janji- janji palsu para pejabat VOC. Akhirnya penguasa Madura itu bertindak oportunis dan menjadi korban ambisinya sendiri.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s